NU, Politik, dan Kemaslahatan Bangsa

Oleh: Guntur Pribadi

Tampilnya beberapa tokoh Nahdatul Ulama (NU) di pentas demokrasi pemilihan kepala daerah, seperti tampak di banyak pemberitaan belakangan ini, tentu akan memunculkan kesan NU kembali berpolitik.

Sejak keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984, sikap NU dalam urusan politik tak lagi seperti sebelum-sebelumnya ketika NU masih sebagai partai politik yakni bergumul dalam politik kepartaian dan kekuasaan. 

Keputusan NU tidak lagi berpolitik praktis tentu bukan tanpa alasan. Setidaknya, keputusan tersebut diarahkan agar NU lebih berkonsentrasi pada urusan pemberdayaan umat dan kebangsaan. 

Namun, tak jarang di tahun-tahun politik (seperti saat ini misalnya), keberadaan beberapa tokoh NU seringkali menjadi pusat 'incaran' mesin-mesin partai dalam kepentingannya meraup suara kemenangan di pesta demokrasi, seperti di momen Pilkada, Pilgub, bahkan pada pemilihan pemimpin nasional.

Pertanyaan kemudian, apakah tampilnya tokoh NU dalam pentas politik praktis menjadi pertanda NU masih sulit keluar dari kehidupan politik praktis? 

Tampilnya tokoh berlatarbelakang warga NU pada panggung politik dapat saja memunculkan kesan persepsi bahwa NU masih belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari kehidupan politik praktis. 

Akan tetapi tidak mudah pula membendung daya tarik tokoh NU untuk tidak tampil ataupun tidak ditampilkan di pentas politik seperti pada momen Pilkada maupun Pilgub. Sebab tokoh NU sendiri merupakan individu-individu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian masyarakat dan bangsa, sehingga tampilnya tokoh NU boleh jadi dipandang sebagai pilihan di antara banyak pilihan.

Apalagi disadari atau tidak, NU sendiri telah menjadi milik bangsa. Keberadaan NU dipandang penting perannya dalam memberdayakan kehidupan umat, terlebih lagi memperkuat NKRI. Maka tidak mengherankan pada beberapa Nahdliyin yang memiliki ketokohan umat menjadi magnet di momentum-momentum pemilihan kepala daerah maupun gubernur.

Diberikannya panggung politik pada Nahdliyin terutama pasca-Khittah NU memang seringkali menjadi sorotan. Ini tentu saja dikarenakan sejarah ketika NU masih menjadi partai politik energinya lebih banyak terkuras pada urusan-urusan politik praktis, sementara urusan keumatan/kemasyarakatan dikabarkan terbengkalai.

Alasan itulah, kembalinya NU ke Khittah 1926 adalah dalam rangka menjawab persoalan internalnya, terutama dalam bidang kehidupan politik. Selain itu, harapannya tentu saja, Khittah yang diputuskan pada 1984 itu juga setidaknya dapat menjadi 'rambu-rambu' bagi NU secara struktural dan keorganisasian untuk tidak mudah larut dalam godaan-godaan politik praktis. 

Namun demikian, adanya Khittah, bukan berarti warga NU tidak boleh berpolitik. Sesuai dengan butir-butir ketentuan Khittah 1926, hak politik warga NU tetap ada, dan tentunya tidak mengatasnamakan NU dalam berpolitik, apalagi membawa nama NU dalam aktivitas kepartaian. 

Politik Kemaslahatan Bangsa

Khittah NU memiliki makna yang tidak saja membawa organisasi sosial dan keagamanan itu kembali fokus pada urusan-urusan pemberdayaan umat, tetapi juga menjadi peluang bagi NU sendiri untuk lebih leluasa memainkan perannya dalam tujuan-tujuan kemaslahatan yang lebih besar, terutama untuk kepentingan bangsa.

Sikap politik NU dalam kepentingan yang lebih besar adalah sikap politik yang dapat dimaknai mengedepankan kepentingan umum (bangsa) daripada kepentingan pribadi (golongan/kelompok). Sebagai  jam’iyyah dîniyyah ijtimâ’iyyah terbesar di negeri ini, tentu saja NU memikul tanggung jawab yang tidak kecil dalam peran-peran politik kebangsannya. 

Seperti saat ini, di tengah masih maraknya ujaran kebencian dan sebaran paham-paham radikalisme, peran politik kebangsaan NU sangatlah dibutuhkan, terlebih dalam membendung isu-isu intoleransi dan SARA yang rentan memecah belah bangsa.

Prinsip NU dalam menyikapi kepentingan kebangsaan dan kerakyatan adalah diantaranya berlandaskan pada kaidah tashorruful imam ala ra’iyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah untuk  menciptakan kemaslahatan umat). Bukan berlandaskan pada prinsip nafsu politik kekuasaan yang seringkali jauh dari nilai-nilai moral dan kebutuhan bangsa.

Pada panggung sejarah, dicatat, soal politik kebangsaan NU telah menjadi bagian yang menyatu pada komitmen NU terhadap kecintaannya pada tanah air ini. Sebelum dan sesudah NKRI diproklamirkan, peran NU telah ditunjukan dengan keikutsertaan NU dalam merebut kemerdekaan hingga mempertahankannya.

Resolusi Jihad yang merupakan klimaks perjuangan politik kebangsaan NU adalah diantara langkah strategis-konkret NU dalam menerapkan politik kemaslahatannya agar Pancasila dan NKRI tetap dapat dipertahankan.

Karena itu, tidak mengherankan di tengah situasi dan kondisi bangsa seperti saat ini dengan masih besarnya gelombang arus ujaran kebencian yang menyebar, demikian pula isu-isu intoleransi dan paham radikalisme yang menjalar terutama di dunia maya, sikap politik kebangsaan NU selalu berada di garis terdepan dalam membendung arus tersebut.

Inilah yang kemudian menegaskan sikap politik NU dalam merespon isu-isu kebangsaan dapat diartikan sebagai sikap politik kemaslahatan bangsa. Artinya, secara organisatoris NU memang tidak terlibat langsung dalam politik praktis perebutan kekuasaan, namun dalam urusan kebangsaan yang lebih luas, langkah NU terutama dalam konteks menangkal arus intoleransi, radikalisme, kekerasan, ujaran kebencian, hingga aksi terorisme, adalah wujud sikap politik kebangsaan NU yang memiliki tujuan lebih luas, yakni untuk kemaslahatan bangsa. (*)

* Tulisan penulis ini pernah dimuat di http://www.nu.or.id/post/read/85614/nu-politik-dan-kemaslahatan-bangsa, pada Ahad, 28 Januari 2018

Belajar Keberagaman dari Seorang Gus Dur

Oleh: Guntur Pribadi

Tampilnya beberapa tokoh Nahdatul Ulama (NU) di pentas demokrasi pemilihan kepala daerah, seperti tampak di banyak pemberitaan belakangan ini, tentu akan memunculkan kesan NU kembali berpolitik.

Sejak keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984, sikap NU dalam urusan politik tak lagi seperti sebelum-sebelumnya ketika NU masih sebagai partai politik yakni bergumul dalam politik kepartaian dan kekuasaan. 

Keputusan NU tidak lagi berpolitik praktis tentu bukan tanpa alasan. Setidaknya, keputusan tersebut diarahkan agar NU lebih berkonsentrasi pada urusan pemberdayaan umat dan kebangsaan. 

Namun, tak jarang di tahun-tahun politik (seperti saat ini misalnya), keberadaan beberapa tokoh NU seringkali menjadi pusat 'incaran' mesin-mesin partai dalam kepentingannya meraup suara kemenangan di pesta demokrasi, seperti di momen Pilkada, Pilgub, bahkan pada pemilihan pemimpin nasional.

Pertanyaan kemudian, apakah tampilnya tokoh NU dalam pentas politik praktis menjadi pertanda NU masih sulit keluar dari kehidupan politik praktis? 

Tampilnya tokoh berlatarbelakang warga NU pada panggung politik dapat saja memunculkan kesan persepsi bahwa NU masih belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari kehidupan politik praktis. 

Akan tetapi tidak mudah pula membendung daya tarik tokoh NU untuk tidak tampil ataupun tidak ditampilkan di pentas politik seperti pada momen Pilkada maupun Pilgub. Sebab tokoh NU sendiri merupakan individu-individu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian masyarakat dan bangsa, sehingga tampilnya tokoh NU boleh jadi dipandang sebagai pilihan di antara banyak pilihan.

Apalagi disadari atau tidak, NU sendiri telah menjadi milik bangsa. Keberadaan NU dipandang penting perannya dalam memberdayakan kehidupan umat, terlebih lagi memperkuat NKRI. Maka tidak mengherankan pada beberapa Nahdliyin yang memiliki ketokohan umat menjadi magnet di momentum-momentum pemilihan kepala daerah maupun gubernur.

Diberikannya panggung politik pada Nahdliyin terutama pasca-Khittah NU memang seringkali menjadi sorotan. Ini tentu saja dikarenakan sejarah ketika NU masih menjadi partai politik energinya lebih banyak terkuras pada urusan-urusan politik praktis, sementara urusan keumatan/kemasyarakatan dikabarkan terbengkalai.

Alasan itulah, kembalinya NU ke Khittah 1926 adalah dalam rangka menjawab persoalan internalnya, terutama dalam bidang kehidupan politik. Selain itu, harapannya tentu saja, Khittah yang diputuskan pada 1984 itu juga setidaknya dapat menjadi 'rambu-rambu' bagi NU secara struktural dan keorganisasian untuk tidak mudah larut dalam godaan-godaan politik praktis. 

Namun demikian, adanya Khittah, bukan berarti warga NU tidak boleh berpolitik. Sesuai dengan butir-butir ketentuan Khittah 1926, hak politik warga NU tetap ada, dan tentunya tidak mengatasnamakan NU dalam berpolitik, apalagi membawa nama NU dalam aktivitas kepartaian. 

Politik Kemaslahatan Bangsa

Khittah NU memiliki makna yang tidak saja membawa organisasi sosial dan keagamanan itu kembali fokus pada urusan-urusan pemberdayaan umat, tetapi juga menjadi peluang bagi NU sendiri untuk lebih leluasa memainkan perannya dalam tujuan-tujuan kemaslahatan yang lebih besar, terutama untuk kepentingan bangsa.

Sikap politik NU dalam kepentingan yang lebih besar adalah sikap politik yang dapat dimaknai mengedepankan kepentingan umum (bangsa) daripada kepentingan pribadi (golongan/kelompok). Sebagai  jam’iyyah dîniyyah ijtimâ’iyyah terbesar di negeri ini, tentu saja NU memikul tanggung jawab yang tidak kecil dalam peran-peran politik kebangsannya. 

Seperti saat ini, di tengah masih maraknya ujaran kebencian dan sebaran paham-paham radikalisme, peran politik kebangsaan NU sangatlah dibutuhkan, terlebih dalam membendung isu-isu intoleransi dan SARA yang rentan memecah belah bangsa.

Prinsip NU dalam menyikapi kepentingan kebangsaan dan kerakyatan adalah diantaranya berlandaskan pada kaidah tashorruful imam ala ra’iyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah untuk  menciptakan kemaslahatan umat). Bukan berlandaskan pada prinsip nafsu politik kekuasaan yang seringkali jauh dari nilai-nilai moral dan kebutuhan bangsa.

Pada panggung sejarah, dicatat, soal politik kebangsaan NU telah menjadi bagian yang menyatu pada komitmen NU terhadap kecintaannya pada tanah air ini. Sebelum dan sesudah NKRI diproklamirkan, peran NU telah ditunjukan dengan keikutsertaan NU dalam merebut kemerdekaan hingga mempertahankannya.

Resolusi Jihad yang merupakan klimaks perjuangan politik kebangsaan NU adalah diantara langkah strategis-konkret NU dalam menerapkan politik kemaslahatannya agar Pancasila dan NKRI tetap dapat dipertahankan.

Karena itu, tidak mengherankan di tengah situasi dan kondisi bangsa seperti saat ini dengan masih besarnya gelombang arus ujaran kebencian yang menyebar, demikian pula isu-isu intoleransi dan paham radikalisme yang menjalar terutama di dunia maya, sikap politik kebangsaan NU selalu berada di garis terdepan dalam membendung arus tersebut.

Inilah yang kemudian menegaskan sikap politik NU dalam merespon isu-isu kebangsaan dapat diartikan sebagai sikap politik kemaslahatan bangsa. Artinya, secara organisatoris NU memang tidak terlibat langsung dalam politik praktis perebutan kekuasaan, namun dalam urusan kebangsaan yang lebih luas, langkah NU terutama dalam konteks menangkal arus intoleransi, radikalisme, kekerasan, ujaran kebencian, hingga aksi terorisme, adalah wujud sikap politik kebangsaan NU yang memiliki tujuan lebih luas, yakni untuk kemaslahatan bangsa. (*)

* Tulisan penulis ini pernah dimuat di http://www.nu.or.id/post/read/85614/nu-politik-dan-kemaslahatan-bangsa

Memaknai Tradisi Pulang Kampung

Oleh: Guntur Pribadi *

Ada yang menarik hampir setiap tahun dalam kehidupan masyarakat kita di akhir bulan Ramadhan. Seperti dapat dilihat, mendekati hari raya Idul Fitri, masyarakat di negeri ini di samping ada yang lebih konsentrasi meningkatkan grafik ibadahnya, di sisi lain ada pula yang bergelut dengan kesibukan persiapan pulang kampung atau mudik.

Aktivitas mudik di negeri ini memang telah menjadi tradisi menjelang hari raya keagamaan. Tidak saja umat Islam, umat-umat keagamaan lainnya pun ketika menjelang hari raya lebih banyak memilih pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga. 

Tradisi pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri adalah potret yang setiap tahun akan selalu dapat dilihat di negeri ini. Mudik dan berkumpul dengan keluarga adalah kehidupan yang sangat berharga. Bahkan, jauh hari sebelum Lebaran pun rencana pulang kampung telah dipersiapkan agar dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar.

Bukan saja masyarakat yang sibuk dengan aktivitas mudiknya, pemerintah pun juga setiap tahunnya akan disibukan dengan pengamanan dan pelayanan arus mudik oleh masyarakat yang pulang kampung. 

Tampaknya memang berLebaran bersama keluarga bagi masyarakat kita adalah momentum yang banyak orang untuk tidak melewatinya. Dan itu dilakukan hampir setiap umat beragama di negeri ini. Karena itu pula, pulang kampung pun menjadi pilihan agar dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, saudara, dan sahabat.

***

Melihat gambaran kehidupan masyarakat yang disibukan dengan tradisi mudik menjelang Lebaran tentunya ini bukan sesuatu yang terkonstruksi begitu saja. Aktivitas mudik hingga tampak seperti telah menjadi tradisi semacam itu bila ditelusuri dalam waktu-waktunya, boleh jadi, adalah memang kegiatan yang telah lama dan biasa dilakukan oleh bangsa ini.

Bangunan kehidupan sosial masyarakat negeri ini yang dikenal heterogen dengan keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama, menjadi identitas yang tidak dapat dilepaskan pada lokalitas-lokalitas masyarakat itu berasal. Sehingga ketika hidup dalam perantauan sekalipun, emosional untuk kembali ke kampung halaman terkadang sulit untuk dibendung.

Selain itu pula, apresiasi momentum keagamaan ketika Lebaran sedang berlangsung adalah saat-saat setiap umat mengalami tingkat interaksi sosial yang tinggi. Dari suasana itu kemudian terjadi pula pertukaran arus informasi dan pengalaman, yang sadar atau tidak sadar, tentu saja akan memiliki pengaruhnya pada perubahan-perubahan sosial.

Tak jarang, misalnya, seseorang yang pulang ke kampung halamannya membawa kabar gembira dengan pengalaman-pengalaman di kota untuk disampaikan pada keluarga dan sahabat. Dari informasi pengalaman itulah tanpa disadari kemudian berpengaruh terhadap keinginan orang kampung untuk mencoba pula pengalaman yang sama. Karena itu, tidak heran oleh kita, setelah Lebaran potret arus balik meningkat dengan banyaknya masyarakat yang kemudian mencoba mendapatkan pengalaman kehidupan di kota. 

***

Lebaran, bagi umat Islam, tidak saja menyiratkan sekadar aktivitas perayaan keagamaan. Akan tetapi, Lebaran juga memiliki substansi akan pentingnya upaya mempererat ikatan persaudaraan dalam konteks kehidupan bersilaturahmi.

Islam sebagai agama tidak saja memberikan tuntunan pada umatnya soal pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan betapa sangat pentingnya manusia sesama manusia membangun tali silaturahmi sebagai cara meningkatkan kualitas kehidupan komunikasi umat.

Dalam keseharian hidup manusia, tak jarang salah paham, pergesekan, dan pertentangan membuat hubungan manusia menjadi renggang. Terkadang hanya mempertahankan keserakahan dan kepentingan, hubungan keluarga, persaudaraan, persahabatan, pun menjadi tak berharga, bahkan terputus. 

Pada kondisi-kondisi hubungan manusia yang tak harmonis setelah mengalami pertentangan dan gesekan. Suasana Lebaran adalah ruang yang tepat dan efektif, yang memberikan kesempatan-kesempatan kepada siapapun untuk melakukan evaluasi diri dan sekaligus memperbaiki kembali hubungan sesama manusia.

Islam sendiri pun dalam hal hubungan sesama manusia dalam risalahnya sangat memperhatikan akan pentingnya menjaga kebersamaan dan persaudaraan. Karena itu, menyambung tali silaturahmi dalam ajaran Islam adalah sangat penting. Ajaran tersebut tidak saja menyiratkan soal praktek ibadah sosial. Lebih dari itu, silaturhami juga sebagai media dalam membangun dan menjalin komunikasi umat dalam konteks kebersamaan.

Sebab itu, seperti kita tahu, Nabi SAW pun menganjurkan agar umatnya menjaga dan menyambung tali silaturahmi sebagai manifestasi menjalankan perintah agama. Seperti dikatakan dalam hadisnya Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kerabat (famili). (Bukhari dan Muslim). Larangan tersebut tentu saja memiliki nilai substansi betapa sangat pentingnya menyambung hubungan silaturahmi.

Tak hanya itu saja, Nabi SAW juga dalam haditsnya menerangkan di antara hikmah silaturahmi itu adalah dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat. Sebagaimana disebutkan Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dilanjutkan umurnya, maka hendaknya menyambung hubungan famili (kerabat). (Bukhari dan Muslim) 

Dari itulah, pulang kampung pada momentum Lebaran kemudian menemukan arti pentingnya pada konteks konstruksi membangun hubungan tali persaudaraan, keluarga, dan persahabatan. Di sadari atau tidak, tentu tidak ada di antara kita tanpa mengalami interaksi yang stabil-stabil saja. Silaturahmi bukan saja dapat menjadi media pencair komunikasi. Lebih dari itu, silaturahmi juga merupakan ruang bagi manusia dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupannya. 

*) Tulisan saya ini pernah dimuat di situs: http://www.nu.or.id/post/read/69596/memaknai-tradisi-pulang-kampung- pada Rabu 06 Juli 2016.

Ketika Masyarakat Apatis dalam Urusan Politik

Oleh: Guntur Pribadi

MENJELANG pemilihan umum (pemilu) wakil rakyat dan pemimpin nasional yang tak lama lagi digelar pada tahun ini, keberadaan para pemilih golongan putih (golput) diprediksi masih memiliki jumlah yang tinggi. Kendati tidak mudah memang untuk menebak arah pergerakan masyarakat apatis dalam urusan politik tersebut.

Banyak faktor tentunya yang menyebabkan masyarakat ada yang bersikap tidak peduli dalam urusan-urusan politik, seperti enggan menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Beberapa analisa pengamat politik menilai, faktor kekecewaan pemilih terhadap perilaku buruk politisi, seperti korupsi dan pelayanan birokrasi yang buruk serta tidak terserapnya aspirasi, adalah diantara beberapa penyebab masyarakat lebih memilih golput.

Tentu bukan hanya itu saja pastinya yang membuat masih adanya masyarakat yang apatis terhadap masa depan politik di negeri ini. Masih banyak lagi faktor yang membuat masyarakat tak begitu bergairah dalam ikut serta memeriahkan pesta demokrasi. Namun, setidaknya, alasan jenuh terhadap perilaku politisi dan pelayanan birokrasi yang tidak maksimal menjadi bagian potret yang sementara ini diakui atau tidak, melatari masyarakat untuk memilih golput.

Di Kaltim sendiri tentunya kita juga masih ingat dengan data pemilih golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yang jumlahnya dinilai cukup tinggi, tahun lalu. Berdasarkan perhitungan quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia bersama Citra Publik Indonesia, seperti diberitakan media massa, diketahui sebanyak 45,29 pemilih di Kaltim tak menyalurkan aspirasinya pada pilgub.

Tingginya jumlah golput dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut tentu saja menjadi fenomena tersendiri dalam pergerakan politik masyarakat di Kaltim, saat itu. Apalagi bila diperhatikan, jumlah golput sedikit lebih tinggi dari perolehan suara 42,49 persen yang didapat Awang-Mukmin. Dan apakah ini pertanda menguatnya apatisme politik itu dikarenakan kejenuhan masyarakat untuk melibatkan diri dalam urusan politik?

Tidak mudah memang menjawab apakah masyarakat sedang jenuh dalam urusan politik. Tapi, setidaknya, dengan jumlah golput yang cukup tinggi tersebut, kita dapat ‘meraba’ bahwa saat ini, bisa jadi, masyarakat pemilih sedang menikmati selera politiknya tanpa harus dicekokin menu-menu janji politik yang terkadang jauh dari harapan.

Selain beberapa kemungkinan alasan tersebut, pengaruh lainnya yang mungkin memiliki tingginya suara golput adalah dikarenakan krisis figur pemimpin. Memang tidak mudah untuk memastikan alasan tersebut. Namun, tidak pula menutup kemungkinan, masyarakat pemilih sedang merindukan figur pemimpin yang mampu memberikan optimisme dan harapan besar pada perubahan-perubahan yang konkrit.

Menjelang pemilu legislatif dan pilpres yang hanya mengitung bulan pada tahun ini, tentu saja siapapun pun berharap tingginya jumlah golput dapat ditekan dan masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dalam menentukan masa depan perpolitikan dengan memilih wakilnya di parlemen dan pemimpinnya ke depan.

Akan tetapi, lagi-lagi hal tersebut sangat tergantung pada perilaku calon politisi. Kita mungkin sudah tidak dapat lagi memungkiri akan kedewasaan berpolitik masyarakat dalam menyikapi urusan-urusan politik yang berkembang seperti saat ini. Dan gambaran paling nyata dari itu dapat dilihat dengan keberadaan pemilih golput yang keberadaanya tidak luput dari alasan politik.

Disini pula sebenarnya tugas partai politik untuk meyakinkan pemilih akan calon-calon politisinya yang akan duduk di parlemen atau memimpin. Menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam menggunakan hak suaranya tidak cukup dengan pendekatan pencitraan dengan berbagai tebar senyum politik pada baliho di berbagai tempat, blusukan-blusukan, hingga sibuk menggelar kegiatan hiburan-hiburan yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Saat ini yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat adalah perubahan dan perbaikan yang mengarah kesejahteraan. Sehebat dan setinggi apapun pencitraan yang ditampilkan, tapi jauh dari memahami realitas dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat, tentu hanya akan menambah kejenuhan-kejenuhan masyarakat.

Karena itu, untuk meyakinkan masyarakat pemilih, maka kerja-kerja sosial dan keteladanan para calon politisi dan pemerintah saat ini perlu diuji terlebih dahulu untuk memberikan pengabdiannya  kepada masyarakat secara konkrit. Tentu saja harapannya, bukan hanya pada saat atau masa kampanye perhatian berlebihan diberikan kepada masyarakat, dan kemudian setelah terpilih sebagai wakil rakyat dan pemimpin, janji-janji saat kampanye tidak lagi terealisasi.

Kita harus percaya, masyarakat pemilih saat ini sudah banyak yang cerdas. Bayang-bayang pemilih golput hanyalah bagian dari selera politik masyarakat yang akan dapat ditekan jumlahnya, jika calon politisi dan pemerintah mampu memahami realitas dan kebutuhan masyarakat pemilih secara nyata. Tanpa pemahaman ke arah itu, sukar kiranya gairah politik masyarakat memilih golput dapat dihindari. 

*) Tulisan ini pernah diterbitkan oleh Koran Harian Tribun Kaltim, Hal.7, Kamis 27 Februari 2014, atau dapat dilihat di http://kaltim.tribunnews.com/epaper/index.php?hal=7

Jika Ketahanan Pangan Rapuh

Oleh: Guntur Pribadi

SEBAGAI negara agraris yang pernah dikenal memiliki potensi pertanian yang produktif hingga pada masa kejayaan swasembada beras sekitar tahun 1980-an, tentu sangatlah sulit dibayangkan jika hari ini sebagian kebutuhan bahan pangan kita masih diimpor dari negara-negara tetangga.

Saat ini saja, misalnya, negara masih dipusingkan dengan persoalan harga kedelai yang merangkak naik seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dampak anjloknya nilai rupiah itu, mengakibatkan banyak petani kedelai mengeluh karena harga kacang kedelai ikut melambung. Akibatnya, tidak sedikit para pengrajin tempe dan tahu yang mayoritas adalah usaha kecil menengah, harus menghentikan sementara usahanya.

Seperti itulah, saat ini, sebagian potret buram pertanian di negeri ini. Negara yang memiliki banyak lahan pertanian dan tanah yang juga subur, ternyata harus melakukan impor terhadap beberapa kebutuhan pangan, termasuk diantaranya kacang kedelai.

Lihat saja, misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, belum lama ini (3/9), impor kedelai dalam tahun ini (Januari - Juli) tercatat sebesar 1,1 juta ton atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun).

Rinciannya, pada bulan Juli impor kedelai adalah sebesar 227 ribu ton atau US$ 140 juta. Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan Juni yang sebesar 175 ribu ton atau US$ 105 juta. Begitu juga dengan Mei yang tercatat 184 ribu ton atau US$ 113 juta.

Besarnya nilai impor kacang kedelai tersebut tentu saja menggambarkan kondisi sektor pertanian kita yang masih belum mampu berdaya dan mandiri. Lihat saja, hanya memenuhi pasokan kacang kedelai untuk kebutuhan negeri sendiri, kita harus impor. Padahal, sebagian besar masyarakat ini banyak hidup di sektor pertanian.

Siapa saja tentu akan sangat mengerti, bahwa ketahanan pangan yang mengandalkan bahan pangan seperti Kacang Kedelai yang diimpor dan beberapa bahan pangan lainnya yang harus diimpor, sangatlah rapuh. Mengapa? Sebab, bilamana terjadi gejolak stok dan harga kedelai di pasar dunia dengan nilai dolar naik, maka ekonomi nasional rentan goyah, bahkan bisa saja ambruk.

Mengamati hal itu, terkesan sekali sebenarnya pemerintah belum begitu serius memberdayakan sektor pertanian yang sebenarnya merupakan basis utama ketahanan pangan nasional. Bagaimana kita akan bermimpi menjadikan negara ini mencapai kembali kejayaan pangan, sementara kehidupan dan kebutuhan para petani di negeri saat ini kurang begitu mendapatkan perhatian serius.

Melihat banyaknya para pengrajin tahu dan tempe yang saat ini menjerit hingga ada yang harus menutup usahanya sampai menunggu harga kacang kedelai normal, secara tidak langsung sesungguhnya itu merupakan tamparan keras kepada pemerintah yang selama ini acapkali dinilai kurang memiliki keseriusan dalam memberdayakan lahan pertanian. Dan sebaliknya, lebih mengutamakan kepentingan kota dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Rasanya malu kita sebagai negara yang telah lama dikenal sebagai negara agraris, tapi untuk mengatasi soal kacang kedelai saja kita harus impor. Dimana kekuatan dan ketahanan pangan kita saat ini? Serta apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah selama ini dengan berbagai program pertaniannya yang selalu bernada hebat itu?

Belajar dari negara Jepang sebagai negara yang dikenal memiliki sektor industri dan teknologi yang maju, namun dalam urusan pertanian, negara tersebut tetap memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi. Bayangkan saja, para petani padi di Jepang oleh pemerintahnya disubsidi hingga 70 %. Hal itu dilakukan, karena negara Jepang lebih memilih hasil beras para petaninya daripada beras impor.

Selain itu, tujuan pemerintah Jepang memberikan subsidi yang besar kepada para petaninya adalah untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Bagi masyarakat Jepang, beras merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Karena itulah, pemerintahnya benar-benar memberikan perhatian yang tinggi di sektor pertanian, agar kebutuhan pangan bangsanya terus terpenuhi.

Dan bagaimana dengan negara atau pemerintah kita saat ini, apakah sudah benar-benar menjadikan sektor pertanian sebagai bagian penting untuk ketahanan pangan dalam negeri ini seperti yang dilakukan Jepang? Atau kita sudah merasa puas dengan cara mengimpor bila kebutuhan pangan dalam negeri tidak mencukupi?

Semestinyalah pemerintah berhenti hanya menjanjikan atau beretorika soal ketahanan pangan. Apalagi, hanya menebar konsep-konsep dan program pertanian di dalam berbagai profil pembangunan. Semantara dalam kenyataannya, banyak tak mampu diwujudkan.

Pemerintah tentu dalam hal ini lebih tahu, jika ketahanan pangan nasional kita sudah rapuh, maka yang paling sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, dampak lain yang paling besar adalah goyahnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam negeri.

Sudah seharusnya negara atau pemerintah lebih serius memperhatikan dan peduli terhadap persoalan pertanian, termasuk segala infrastruktur yang dibutuhkan di sektor tersebut, seperti jalan, jembatan, perbaikan irigasi, bantuan pupuk, pemberdayaan sumber daya manusia para petani, persediaan lahan, hingga perlindungan hak-hak para petani.

Negara harus kuat dan tegas untuk menjadikan kekuatan pertanian sebagai ketahanan pangan nasional yang harus dijaga. Bukan sebaliknya, membiarkan lahan-lahan pertanian menciut dan terancam dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada masa depan pertanian, seperti memberikan ijin penambangan diatas lahan pertanian atau membiarkan lahan-lahan pertanian tidak produktif.

Komitmen kearah ini tentu saja akan dapat terwujud, bila negara atau pemerintah sadar, bahwa kekuatan dan kejayaan di sektor pertanian adalah kunci kekuatan pangan bangsa ini. Pemerintah yang dalam retorikanya pro pada kesejahteraan rakyat, tentu tidak akan membiarkan sektor pertanian menjadi rapuh.

Follow Me: @gugunvoice

*) Tulisan ini sebelumnya pernah menjadi editorial di sebuah majalah lokal di Kaltim dan juga pernah dishare oleh penulis sendiri di kompasiana.com 

Kritisi Setiap Program yang Ditawarkan

[ Memilah dan Memilih Calon Pemimpin (2-Selesai) ] *)

Oleh: Guntur Pribadi

UNTUK menemukan sosok pemimpin yang merakyat: pemimpin yang peka pada kebutuhan dan apa yang dirasakan masyarakatnya, masyarakat sebagai pemilih dituntut untuk lebih lebih jeli, cerdas, cermat, dan rasional untuk mencerna  “sajian” dan “menu” berbagai program perubahan dan pembangunan yang ditawarkan para calon pemimpinnya.

Tentu saja dalam konteks ini, akan sangat tidak “sehat” bila para pemilih hanya memakan “mentah-mentah” sajian program perubahan dan pembangunan tanpa mengkritisi serta mencerna dengan akal sehat apa yang “disuguhkan” setiap calon pemimpinnya.

Untuk membaca seberapa berkualitas dan layaknya calon pemimpin yang akan memimpin suatu daerah atau wilayah, maka sangat penting kemudian masyarakat sebagai pemilih untuk mencari atau mendapatkan akses terkait ‘pengetahuan’ dan ‘informasi’ mengenai masing-masing calon yang akan dipilih.

Merujuk pada pendapat seorang Imam Al-Mawardi misalnya, dalam kitabnya: al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ia merumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin ideal yang dapat dijadikan parameter untuk memimpin, diantaranya pemimpin itu, menurut Imam Al-Mawardi, harus: adil dan jujur; berpengetahuan; sehat wal afiat; arif dalam bertindak; tegas dan berani.

Selain beberapa standarisasi tersebut, beberapa ulama juga ada yang berpendapat mengenai kriteria pemimpin yang layak untuk memimpin, yakni: mampu mengedepankan kepentingan umum (tentu saja bukanlah seorang pemimpin yang hanya sibuk mengurus kepentingan pribadinya, kelompok, dan golongannya) dan memiliki kualitas moral yang baik.

Mengapa setiap kita sebagai masyarakat pemilih perlu referensi mengenai kriteria seorang pemimpin. Hal ini untuk mengindari agar kita sebagai pemilih tidak asal memilih pemimpin, seperti memilih pemimpin yang belepotan dengan berbagai kasus KKN, melanggar HAM, melakukan kejahatan lingkungan dan kejahatan seksual, termasuk pemimpin tidak begitu peduli dengan nasib masyarakat miskin.

Namun, bagaimana pun juga dari semua itu, daya kritis politik masyarakat pemilihlah yang kemudian lebih menentukan masa depan pemimpinnya. Karena pada prinsipnya perubahan itu masyarakatlah yang memilihnya. Misalnya saja, jika sebagai pemilih mengukur perubahan hanya bernilai sogokan politik uang sebesar Rp 50 ribu, maka senilai itulah murahnya perubahan yang kita terima selama pemimpin itu memimpin kita.(*)

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran harian Tribun Kaltim, Rabu 22 Mei 2013. Hal.7

Merindukan Pemimpin yang Merakyat

[ Memilah dan Memilih Calon Pemimpin (1) ]

Oleh: Guntur Pribadi

SETIAP kita tentu merindukan pemimpin yang merakyat: pemimpin yang peka pada kebutuhan dan apa yang dirasakan masyarakatnya. Tentu saja dalam hal ini, bukanlah pemimpin yang dalam retorika politiknya hanya penuh gombal dan janji kosong atau sibuk mengkalim dirinya sebagai “pemimpin merakyat.”

Bukan sesuatu yang asing jika menjelang pemilihan pemimpin di suatu daerah atau wilayah, masyarakat akan disuguhkan beberapa tampilan calon pemimpin yang akan menaruhkan “sumpahnya” untuk siap memimpin masyarakatnya.

Tak hanya itu saja, menjelang pemilihan pemimpin baik nasional maupun tingkat lokal sekalipun, beraneka “menu” program pembangunan dari masing-masing calon pemimpin pun bak dagangan yang ditawarkan kesana-kemari.

Menariknya lagi kini, seperti yang dapat kita lihat hampir disetiap pemilihan calon pemimpin di daerah-daerah di negeri ini misalnya, mesin-mesin survey pun, terkadang tak mau kalah untuk ikut ambil peran mewarnai di hampir setiap pemilihan kepada daerah.

Ya, seperti itulah kesibukan menjelang pesta demokrasi hampir di setiap daerah atau wilayah. Berbagai janji, beraneka ragam visi dan misi, serta aksi politik pun disuguhkan untuk menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat pemilih.

Ditengah perkembangan cara pandang masyarakat saat ini yang tidak boleh dipandang sepele dalam merespon berbagai visi dan misi para calon pemimpinnya, tradisi kampanye yang tidak membangun kesadaran politik masyarakat lewat dialog-dialog yang mendidik akan sangat memungkinkan munculnya apatis masyarakat terhadap pesta demokrasi.

Pandangan tersebut boleh saja dianggap tidak mungkin terjadi atau terlalu berlebihan. Namun, bukan berarti mengukur respon masyarakat terhadap para calon pemimpin tidaklah penting. Bagaimana masyarakat sebagai pemilih akan mengetahui kualitas, integritas, dan moralitas para calon pemimpinya, bila kesadaran berpolitik masyarakat tidak diberdayakan.

Kesadaran politik masyarakat dengan melibatkan partisipasinya pada proses-proses pemilihan yang cerdas, akan sangat mengajarkan kepada para pemilih agar memiliki daya dalam memilah dan memilih para calon pemimpinnya kedepan.

Untuk menghadirkan masyarakat pemilih yang cerdas tersebut, tentu saja diperlukan pendidikan politik yang juga cerdas dan mampu memberdayakan kesadaran berpolitik masyarakat. Tentu saja dalam hal ini, peran media massa, termasuk elemen masyarakat yang peduli pada masa depan daerahnya sangat diperlukan agar dapat memberikan pencerahan kepada para pemilih mengenai masa depan calon pemimpinnya.

Inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan setiap menjelang pemilihan pemimpin, yakni terkait dengan penyuguhan “menu” kampanye dan program pembangunan. Karena, bisa saja masyarakat pemilih lebih cerdas sehingga akan sangat sulit digombal lewat kampanye-kampanye politik yang tidak mendidik atau berkualitas.

Melihat berbagai persoalan pembangunan yang pahitnya sangat dirasakan oleh masyarakat, ditambah lagi misalnya, janji-janji para pemimpin yang acapkali masih jauh dari kenyataan, maka bukan tidak mungkin kemudian ada sebagian masyarakat yang lebih memilih menjadi golput.

Karena itu, dengan melihat berbagai persoalan pembangunan yang tampak dan sangat dirasakan masyarakat seperti, masalah kerusakan jalan, kesehatan, kemiskinan, dan termasuk masalah kerusakan lingkungan,  maka sangatlah wajar kebutuhan akan sosok pemimpin yang benar-benar dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat, terutama dalam melakukan perubahan secara progresif dan melaksanakan pembangunan secara konkret, kehadirannya menjadi harapan besar. (*)

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran harian Tribun Kaltim, Senin 20 Mei 2013. Hal.7

Membaca Selera Politik Masyarakat

(Catatan Warga Menjelang Pilgub Kaltim)
Oleh: Guntur Pribadi

GAIRAH pesta demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim tampaknya mulai memiliki denyut dan dinamisnya setelah dideklarasikannya pasangan Imdaad Hamid dan Ipong Muchlissoni di Tenggarong, Kabupaten Kukar, baru-baru ini (9/5).

Jika jauh-jauh hari hanya pasangan Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal yang terang-terangan mendeklarasikan siap bertarung dalam Pilgub Kaltim. Maka, dengan dideklasikannya pasangan Imdaad-Ipong dan mungkin juga nantinya akan disusul dengan pasangan-pasangan calon gubernur lainnya, akan menjadikan Pilgub Kaltim semakin semarak.

Demokrasi memang tidak ‘mengharamkan’ untuk tampilnya pasangan-pasangan calon gubernur lainnya. Karena pada prinsipnya, pemilihlah (masyarakat) yang nantinya akan menjadi penentu akhir: terpilih atau tidak terpilihnya seorang calon gubernur dan wakilnya.

Melihat situasi perpolitikan di Kaltim menjelang Pilgub yang saat ini suhunya belum begitu terasa memanasnya, memang sempat menjadi kekuatiran tersendiri oleh banyak kalangan terhadap perkembangan aspirasi politik masyarakat provinsi tersebut. Dan hal itu, kita bisa lihat dan dengar seberapa banyak sih masyarakat yang benar-benar antusias serta memperbincangkan seputar Pilgub, apalagi mengenai para calonnya?

Mengukur perhatian masyarakat terhadap pesta demokrasi Pilgub sangatlah penting untuk terus diamati dan dilakukan? Karena dari sanalah sebenarnya akan terasa seberapa besar selera politik masyarakat terhadap pesta demokrasi tersebut.

Namun demikian, mengukur selera politik masyarakat tidaklah sama persis tentunya seperti apa yang diusung oleh selera kekuatan politik. Dan kenyataan politik semacam itu bisa dilihat dari realitas Pilgub Jakarta yang dimenangkan pasangan Jokowi-Basuki. Bayangkan saja, hasil survey yang cenderung memenangkan lawan ketika itu, akhirnya mentah dengan kemenangan Jokowi-Basuki.

Kenyataaan masyarakat punya seleranya tersendiri lebih memilih Jokowi-Basuki sebagai pasangan pemimpin Jakarta saat itu, adalah sesuatu yang tak dapat dengan pasti diperhitungkan hanya mengandalkan survey, apalagi hanya mengandalkan kekuatan koalisi mesin politik. Melainkan kekuatan politik masyarakatlah yang menentukan.

Disamping itu, tampaknya ada pula realitas kedewasaan berpolitik masyarakat yang juga tidak mudah untuk dibaca, yakni perubahan cara pandang melihat calon pemimpinnya. Beberapa pemilukada di beberapa daerah, kecendrungan memilih figur pemimpin yang merakyat dan memiliki interaksi dengan masyarakat yang intens sepertinya menjadi tren baru pilihan masyarakat.

Selain perubahan cara pandang tersebut, proses berpikir pemilih dengan mengedepankan rasionalitasnya juga menjadi bagian yang tidak dapat dipungkiri ditengah perkembangan politik masyarakat saat ini. Artinya, masyarakat pemilih saat ini akan lebih kritis memilih pemimpinnya berdasarkan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapinya.

Dan berbeda halnya dengan persoalan pembangunan yang dipolitisir hanya untuk kepentingan komoditas politik ditengah cara pandang pemilih rasional, tentu akan sangat sulit diterima. Masyarakat rasional ini dengan pemilih yang memiliki daya kritis terhadap persoalan-persoalan pembangunan akan sangat mampu memilah dan memilih pemimpin yang dibutuhkannya.

Namun, untuk mengetahui seberapa banyak pemilih rasional itu memang bukanlah hal yang mudah. Tapi, setidaknya kita akan dapati keberadaan mereka adalah pada pemilih-pemilih yang memiliki kemampuan akses informasi dan pendidikan yang baik, disamping pula pada mereka yang disadarkan dari ketidakadilan dan semerawutnya pelaksanaan pembangunan.

Kaltim tentu memiliki pemilih-pemilih rasional yang cerdas melihat persoalan daerah. Dan begitu pula, mereka sebagai pemilih nantinya, tentu sangat mengerti apa yang dibutuhkan daerah pada saat ini maupun pada kedepannya nanti.

Banyak persoalan yang mendesak dalam pembangunan yang harus diselesaikan Kaltim. Selain masalah pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, dan kesehatan terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan yang masih sulit mendapatkan aksesnya, masalah degradasi lingkungan pun sangat penting untuk lebih serius diperhatikan dan dibenahi. 

Namun demikian, berbagai persoalan itu tidaklah cukup hanya dirumuskan dalam janji-janji dan terdengar ‘manis’ ditengah retorika kampanye politik, sementara dalam pelaksanaanya kemudian kering dari aspirasi masyarakat. Saat ini, mau tidak mau, harus disadari, bahwa masyarakat telah banyak mengerti dan mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkannya dari hasil pembangunan.

Dan kita pun harus percaya, setiap individu masyarakat Kaltim juga memiliki selera politiknya dalam memilah dan memilih pemimpin daerahnya. Siapapun calonnya dan dari kekuatan politik manapun, kebutuhan setiap masyarakatlah yang sebenarnya lebih menentukan kemenangan setiap cagub dan cawagub, termasuk perubahan serta perbaikan di provinsi ini kedepannya. 

*) Tulisan ini pernah dimuat di koran harian Tribun Kaltim, Senin 13 Mei 2013. Hal.7