Oleh: Guntur Pribadi
MENYIKAPI laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Kaltim, tanggal 27 Februari, bulan lalu, terkait dengan belanja pembangunan daerah dan modal di sejumlah instansi dan dinas terkait di Kabupaten Kukar, Anggota DPRD daerah ini, Kamis (19/3), melakukan pertemuan dengan Bawaskab untuk menindaklanjuti hasil audit badan keuangan tersebut.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Panmus DPRD Kukar itu, Sutrisno Kepala Bawaskab daerah ini, memaparkan hasil temuan BPK yang meliputi diantaranya, hasil pemeriksaan di sejumlah instansi seperti, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan termasuk Dinas Kesehatan.
Diantara hasil temuan tersebut kebanyakan adalah terkait persoalan pengadaan barang, proses pelelangan proyek, dan adanya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan tegas Sutrisno mengungkapkan, ada 22 temuan oleh BPK terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, sarana dan prasarana, proses pelelangan dan pelaksanaanya.
"Terkait dalam pelaksanaan pelelangan telah ditemukan adanya proses pelelangan hanya untuk memenuhi persyaratan formal," ungkap Sutrisno.
Sedangkan temuan adanya pemborosan anggaran antara dinas PU dan Sekretariat Daerah terkait pengadaan beberapa fasilitas PON juga diungkapkan Sutrisno dihadapan anggota DPRD Kukar. "Beberapa fasilitas PON itu dibeli, namun kurang dimanfaatkan," paparnya.
Sutrisno dengan tegas menyampaikan saran dari BPK, agar PU dan Sekretariat Daerah agar melakukan koordinasi dalam pemanfaatan barang. "Karena jika hal ini tidak diperhatikan yang dirugikan adalah keuangan daerah sendiri".
Selain proyek fisik yang dikelola Dinas PU, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga ditemukan adanya pembangunan fisik sekolah dan Puskesmas yang dibangun diatas status tanah masih milik masyarakat. "Ini tentunya tidak bisa langsung diakui sebagai aset Pemda. Dan Pemda seharusnya menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi masalah besar di masyarakat," tegas Sutrisno.
Termasuk, dalam LHP yang juga tak luput dalam sorotan BPK adalah persoalan setoran pajak tambang Galian C yang masih ada belum terbayar. Instansi terkait hendaknya juga mempehatikan masalah ini.
Menanggapi LHP BPK tersebut, Ketua DPRD Salehudin, menegaskan, kepada pihak eksekutif agar menyikapi serius temuan BPK yang ada. "Hendaknya pihak-pihak terkait dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera melakukan aksi. Demikian halnya Pj Bupati yang ada dapat kiranya melakukan teguran, meneruskan saran BPK, dan mengambil kebijakan," ujarnya.
Selain Salehudin, beberapa Anggota Dewan lainnya juga mengharapkan agar sejumlah laporan hasil temuan BPK dipaparkan lebih rinci. "Kita meminta beberapa proyek yang diindikasikan bermasalah agar ditindaklanjuti lebih serius oleh pihak eksekutif. Kalau tidak bisa dibina, ya, dibinasakan saja," tegas Irwan Muchlis, Anggota Dewan dari Fraksi Banteng Keadilan (FBK).
Sedangkan Anggota Dewan lainnya yang juga angkat bicara diantaranya M Irkham (F-API), G Asman Gilir (F-Golkar), Abed Nego Simanjuntak (F-PDIP), Fatur Rahman (F-Golkar), dan Abdul Ghani HD (F-Golkar), dengan tegas mereka sepakat dan menyorot agar sejumlah proyek-proyek bermasalah di daerah ini disikapi lebih tegas oleh pihak eksekutif. Bahkan Anggota Dewan juga dengan sinis mengungkapkan kepada pihak ekskutif, instansi, dan pihak-pihak terkait yang hadir agar jangan ada dusta diantara kita.
Seperti diketahui, sejumlah proyek pembangunan di daerah ini memang kerapkali dinilai buruk kualitasnya oleh masyarakat. Banyaknya proyek sarana dan prasarana serta infastruktur mangkrak dan mudah rusak adalah potret buruknya proses pengelolaan pembangunan di daerah terkaya sumber daya alamnya ini.
Abdul Ghani, Anggota Dewan yang baru saja mengantikan Rahmat Santoso, beberapa bulan lalu, dalam pergantian antar waktu (PAW), mengakui, rendahnya kualitas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada. Dengan tegas dia juga mengkritik instansi-instansi yang memberikan proyek kepada para pemborong yang tidak berkualitas. "Pemborong bisa nakal karena instansinya yang membuat mereka nakal," ucapnya.
Menurut informasi, sejumlah hasil temuan BPK akan kembali menyusul terkait dengan sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan di daerah ini. Dan Salehudin pun meminta agar pihak eksekutif dan instansi maupun dinas agar memperhatikan dan melaksanakan saran BPK yang ada. ”Ini peringatan pertama,” pungkasnya. (gu2n)
Ilustrasi : murdiansyah
No comments:
Post a Comment