Kukar, “Kabupaten Mimpi” Atau “Kabupaten Impian”

Oleh: Guntur Pribadi *)

GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak (AFI), membuat pandangan tersendiri tentang Kukar. Ia menyebut kabupaten yang memiliki APBD triliunan rupiah itu sebagai “Kabupaten Mimpi”. Tak itu saja, mantan Bupati Kutai Timur ini, juga menyoroti keberadaan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kukar yang jumlahnya membludak (Kaltim Post, 9 Juni 2009).

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan luas 27.263, 10 Km2 dan luas perairan kurang lebih, 4.097 Km2 serta jumlah penduduk sekitar 547.422 jiwa (2006), merupakan daerah yang terkenal kaya dengan sumber daya alamnya (SDA). Kekayaan hasil alamnya itulah, mendorong, tidak sedikit, masyarakat luar daerah ikut mengadu nasib di daerah yang juga terkenal sebagai wilayah pusat kerajaan Hindu tertua di negeri ini.

Kekayaan alam yang melimpah dan APBD yang hingga triliunan rupiah itulah, membuat Kukar lebih dikenal masyarakat luar daerah sebagai kabupaten “kaya raya”.

Siapapun yang tahu tentang “kaya raya” Kukar pasti “bermimpi” ingin tinggal dan hidup di daerah ini. Layaknya gula, Kukar tak henti-hentinya menjadi incaran “semut”. Seorang pendatang dari luar daerah pun pernah bercerita dengan penulis, “Ternyata hidup di Kukar lebih gampang cari uangnya. Tidak usah bersusah payah, cukup jadi pegawai honor atau mengurus bantuan sosial, kebutuhan hidup bisa terpenuhi,” katanya.

Seperti celetuk AFI, menyebut Kukar “Kabupaten Mimpi”. Entahlah. Sebenarnya apa makna ucapan AFI tersebut. Tapi yang jelas, gubernur sedang menyampaikan ekspresinya terkait soal jumlah T3D di daerah ini yang menurut data terakhir hingga mencapai 8.017 orang. Luar biasa!

Pernyataan AFI seperti dilansir media massa lokal, belum lama ini, tersebut bisa jadi sikap keprihatinannya terhadap kondisi banyaknya pegawai honor di Kukar. Ia juga mengingatkan, harusnya keberadaan T3D disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bukan itu saja masalahnya, informasi terakhir, terkait soal perpanjangan Surat Keputusan (SK) pegawai honor daerah oleh Pemkab yang jika tidak diperpanjang akan diganti dengan pemberian pesangon menjadi rencana alternatif penyelesaian. Lantas setelah diberi pesangon mau dikemanakan banyaknya pegawai T3D di daerah ini?

Banyak persoalan yang harus dibenahi di Kukar dan layak menjadi bahan pemikiran serius semua pihak. Tidak saja menyakut soal T3D, soal kerusakan lingkungan, mentalitas aparatur daerah, kisruh karyawan versus perusahaan, konflik politik golongan, kemiskinan, pengangguran, pemerataan pembangunan, hingga persoalan banjir tahunan, hendaknya menjadi catatan untuk lebih serius dibenahi.

Kukar tidak seperti dikatakan AFI sebagai “Kabupaten Mimpi”, tapi daerah ini, bagi penulis, masih tetap menjadi harapan dan “Kabupaten Impian”. “Kesuksesan itu berawal dari mimpi. Kukar sukses menjadi daerah otonom berawal dari mimpi,” komentar seorang teman via facebook menanggapi “curhat” seorang wakil rakyat terkait pemberitaan “Kabupaten Mimpi”.

Pembangunan Kukar, seperti harapan awal “Gerbang Dayaku” adalah menjadi “Kabupaten Impian”. Itu yang mungkin terlupakan atau sengaja dilupakan. Banyak impian daerah ini yang sebenarnya belum maksimal terealisasi. Dari impian menciptakan masyarakat berdaya dan mandiri ekonominya, sekolah gratis, menjadi wilayah riil bebas pekerja anak, kota wisata, kota pendidikan, hingga impian menjadikan kabupaten ini lumbung padi di Indonesia.

Itulah impian yang masih tersisa. Yang jelas Kukar tidak bermimpi dengan pelbagi masalah pembangunannya. Ini kenyataan di Kukar. Kabupaten ini harus bangkit dan bekerja keras untuk mewujudkan impian yang masih tertunda: menjadikan daerah ini berdaya, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, menuju masyarakat madani dan sejahtera. Ayo Bangkit Kukar! Lupakan “Kabupaten Mimpi”.[]

*) Penulis Citizen Journalist dan Tinggal di Kaltim