Meminta Dewan Lebih Tegas Perjuangkan Gaji T3D

Oleh: Guntur Pribadi

TENAGA Honor Tidak Tetap Daerah (T3D) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjerit. Pasalnya, 5 bulan honor mereka belum terbayarkan. Kasus keterlambatan pembayaran gaji ini bukan yang kesekian kalinya. Pada tahun sebelumnya, sekitar awal Mei, masalah telatnya pembayaran honor membuat ribuan Pegawai Honor Daerah (Honda) ini hingga pernah turun ke jalan menuntut haknya.

Seharusnya masalah semacam ini tidak lagi terulang. Masalah T3D di daerah ini memang persoalan yang hingga kini masih menyimpan problematika tersendiri. Dari soal perekrutan yang tidak “sehat”, jumlah Pegawai Honda yang tidak efektif dengan kualitas kerja, dan hingga isu oknum tertentu yang melakukan aksi jual beli SK T3D.

Sebenarnya masalah ini sudah tidak asing lagi. Bahkan Anggota DPRD Kukar pernah menyoroti hal ini. Saiful Aduar MPd, misalnya, Anggota Dewan dari Fraksi Banteng Keadilan(FBK) dengan tegas meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lebih selektif melakukan penerimaan T3D.

“Jumlah T3D yang ada sudah telalu banyak. Apa BKD akan terus melakukan perekrutan. Kalau begini mau jadi apa Kukar ke depan dengan jumlah T3D yang terus membeludak? Dan apa masyarakatnya semua mau jadi T3D?” ujar Saiful dalam kesempatannya di Kantor DPRD Kukar, beberapa waktu lalu.

Menurut informasi terakhir, seperti pernah diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar, Wilmar Sinaga kepada wartawan, belum lama ini, data jumlah T3D di daerah ini hingga akhir Desember 2008 telah mencapai 8.406 orang. Dan jumlah itu menurun setelah sebagian Pegawai Honor masuk dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yakni 8.017 orang.

Namun, dari sekian penuruan jumlah tersebut. Ternyata angka Pegawai Honor Daerah masih bertambah. Bahkan, menurut informasi terakhir, telah mencapai hingga sekitar 9.000 orang. Penambahan jumlah ini berdasarkan data dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memasukan datanya ke BKD Kukar.

Selain mengkritisi jumlah T3D, Saiful juga menyoroti praktik perekrutan T3D yang dinilai jauh dari keselektifan. Dan ini lebih tegas seringkali diungkapkan sendiri oleh masyarakat yang menilai perekrutan T3D tidak menunjukan mekanisme yang jelas dan kebutuhan instansi/dinas.

Sementara itu, terkait terlambatnya pembayaran gaji T3D yang hingga kini belum terealisasi. Sekretaris Umum KNPI Kukar, Junaidi, meminta agar pihak legislatif untuk lebih aktif memfungsikan kelembagaanya dalam memperjuangkan nasib pegawai T3D.

“Ini masalah hajat orang banyak. Kita berharap fungsi dewan lebih tegas dan cepat menyikapi masalah gaji Pegawai Honor Daerah ini yang sudah 5 bulan belum terbayarkan,” tegas mantan Ketua Umum Cabang PMII Kukar ini, Senin (1/6)

Tak itu saja, Junaidi juga menambahkan, agar masalah tuntutan T3D tidak sampai pada persoalan penyelesaian pembayaran gaji yang terlambat hingga 5 bulan. Tapi untuk kedepannya, pemerintah juga perlu memastikan agar Pegawai Honor Daerah ini menerima gajinya setiap bulan.

Masalah T3D sebenarnya telah menjadi bom waktu tersendiri bagi Pemerintah Daerah ini. Seharusnya pemerintah lebih tegas menyikapinya. Termasuk mengambil keputusan untuk mencairkan gaji Pegawai Honor. Toh, sebelumnya masalah ini pernah dibahas, termasuk terlambatnya pembayaran gaji T3D. Lantas mengapa terulang kembali?