Oleh: Guntur Pribadi
RENCANA pemerintah SBY-JK yang akan menaikan kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) terus disambut aksi protes para demonstran di negeri ini. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), rencana kebijakan SBY-JK tersebut juga disambut penolakan keras oleh mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar.
Aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut disampaikan puluhan demonstran dihadapan sejumlah anggota dewan di Kantor DPRD Kukar, Senin (12/5). Demo yang bersamaan dengan peringatan gerakan reformasi mahasiswa tersebut digelar dengan aksi orasi, teaterikal, dan penyampaian petisi penolakan rencana menaikan harga BBM yang ditujukan kepada DPRD Kukar untuk disampaikan ke pemerintah SBY-JK.
Koordinator demonstrasi, Edi Candera, menilai, pemerintahan SBY-JK telah lepas dari komitmennya sebagai pemimpin yang tidak memberikan kesejahteraan rakyat dan tidak berhasil mengatasi krisis yang dihadapi bangsa ini.
“Seperti diketahui, pada kenaikan harga BBM yang lalu pemerintahan SBY-JK telah berjanji tidak akan menaikan BBM lagi. Namun kenyataanya, janji itu seperti dilupakan SBY-JK dengan kembali memilih mencabut subsidi BBM dan menaikan harga bahan bakar,” paparnya.
Sementara itu, Junaidi, dalam orasinya mengungkapkan, rencana pemerintahan SBY-JK menaikan harga BBM hingga presentasenya 30 persen adalah kebijakan yang jelas tidak peka dengan penderitaan masyarakat miskin.
“Ini sangat kentara sekali, bahwa dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, secara tidak langsung nantinya akan berdampak pada ekonomi masyarakat miskin,” ujar ketua cabang PMII Kukar, itu.
Diungkapkannya, rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan SBY-JK hendaknya dikaji ulang kembali. Sebab apa pun alasannya, memilih mencabut subsidi BBM dan menikan harganya adalah keputusan yang tidak menyelesaikan krisis ekonomi di negeri ini. Tapi sebaliknya menambah daftar masalah penderitaan masyarakat.
“Yang miskin akan bertambah miskin karena harga sembako akan bertambah naik. Tukang ojek dan sopir taksi akan bertambah sulit karena membiyayi harga minyak. Perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawan karena menekan harga produksi. Ini artinya ancaman krisis ekonomi akan menjadi masalah besar bangsa ini setelah BBM naik,” papar Junaidi.
Ketua DPRD Kukar, Rachmat Santoso, yang mendengarkan langsung tuntutan demonstran tersebut, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para demonstran menolak kenaikan harga BBM. Dihadapan para aktivis, dia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada pemerintah SBY-JK.
Aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut disampaikan puluhan demonstran dihadapan sejumlah anggota dewan di Kantor DPRD Kukar, Senin (12/5). Demo yang bersamaan dengan peringatan gerakan reformasi mahasiswa tersebut digelar dengan aksi orasi, teaterikal, dan penyampaian petisi penolakan rencana menaikan harga BBM yang ditujukan kepada DPRD Kukar untuk disampaikan ke pemerintah SBY-JK.
Koordinator demonstrasi, Edi Candera, menilai, pemerintahan SBY-JK telah lepas dari komitmennya sebagai pemimpin yang tidak memberikan kesejahteraan rakyat dan tidak berhasil mengatasi krisis yang dihadapi bangsa ini.
“Seperti diketahui, pada kenaikan harga BBM yang lalu pemerintahan SBY-JK telah berjanji tidak akan menaikan BBM lagi. Namun kenyataanya, janji itu seperti dilupakan SBY-JK dengan kembali memilih mencabut subsidi BBM dan menaikan harga bahan bakar,” paparnya.
Sementara itu, Junaidi, dalam orasinya mengungkapkan, rencana pemerintahan SBY-JK menaikan harga BBM hingga presentasenya 30 persen adalah kebijakan yang jelas tidak peka dengan penderitaan masyarakat miskin.
“Ini sangat kentara sekali, bahwa dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, secara tidak langsung nantinya akan berdampak pada ekonomi masyarakat miskin,” ujar ketua cabang PMII Kukar, itu.
Diungkapkannya, rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan SBY-JK hendaknya dikaji ulang kembali. Sebab apa pun alasannya, memilih mencabut subsidi BBM dan menikan harganya adalah keputusan yang tidak menyelesaikan krisis ekonomi di negeri ini. Tapi sebaliknya menambah daftar masalah penderitaan masyarakat.
“Yang miskin akan bertambah miskin karena harga sembako akan bertambah naik. Tukang ojek dan sopir taksi akan bertambah sulit karena membiyayi harga minyak. Perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawan karena menekan harga produksi. Ini artinya ancaman krisis ekonomi akan menjadi masalah besar bangsa ini setelah BBM naik,” papar Junaidi.
Ketua DPRD Kukar, Rachmat Santoso, yang mendengarkan langsung tuntutan demonstran tersebut, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para demonstran menolak kenaikan harga BBM. Dihadapan para aktivis, dia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada pemerintah SBY-JK.
No comments:
Post a Comment