Mahasiswa Tuntut Pilkada Kukar Dipercepat

Oleh: Guntur Pribadi

AKSI demonstrasi mahasiswa menyikapi situasi politik dan pemerintahan Kabupaten Kukar, baru-baru ini, digelar di depan Kantor DPRD setempat. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Kutai Kartanegara (LMK) itu melakukan aksinya seiring dengan penilaian mereka terhadap kondisi politik kekinian yang memprihatinkan.

Hal ini secara tegas diungkapkan Matrosit dalam orasinya dihadapan beberapa anggota DPRD Kukar. Dipaparkannya, sejak penahanan Bupati Syaukani HR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga inkracht-nya status hukum Bupati Kukar non aktif itu dengan hukuman 6 tahun penjara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung serta ditahannya Plt Bupati Samsuri Aspar dan anggota dewan Setia Budi oleh KPK, belum lama ini, berdampak pada kekosongan pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kukar.

“Ini sangat berdampak sekali pada kondisi sosial yang ada. Penderitaan masyarakat Kukar kian bertambah panjang. Belum lagi masalah kemiskinan yang belum terbenahi, keluh kesah para guru, hingga jeritan pegawai T3D (tenaga honor tidak tetap daerah, red) yang pembayaran honornya sering tertunggak,” papar Matrosit.

Melihat kenyataan tersebut, dalam pernyataan sikap LMK yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH-NW), Lingkar Mahasiswa Independent (LIMIT) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Pelajar Kota Bangun (FKMP-KB) menyampaikan beberapa pernyataan sikap.

Mahasiswa meminta kepada DPRD Kukar agar secepat mungkin mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Kaltim untuk menetapkan Bupati Definitif. Dan jika dipandang perlu, Pilkada daerah ini dipercepat.

Selain mengusulkan Bupati Definitif dan mendesak Pilkada dipercepat, puluhan mahasiswa juga mengharapkan kepada sejumlah stakeholder, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, agar tidak saling gontok-gontokan berebut kekuasan yang dampaknya pelayanan publik tidak maksimal.

Tidak itu saja, bahkan mahasiswa juga mengingatkan masyarakat di daerah ini untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Ini demi terjaganya situasi dan kondisi Kukar yang tetap kondusif,” tegas Matrosit.

Sementara itu, menyikapi tuntutan puluhan mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso, merespon positif peryataan sikap LMK itu. “Kita paham apa yang diinginkan mahasiswa. Bahkan kami sebagai wakil rakyat akan terus mengawal pemerintahan daerah ini agar tetap berjalan baik,” ucap Rahmat dihadapan mahasiswa.

Dan menyikapi isu-isu miring menyangkut kinerja dan mentalitas pejabat daerah ini, Rahmat juga sangat mengharapkan kepada masyarakat Kukar agar tidak tepengaruh. Apalagi terjebak dalam provokasi yang akibatnya mengganggu roda pemerintahan daerah ini. (gu2n)