Mari Belajar dari Bima!

Oleh: Guntur Pribadi 

Kekuatan massa memang tidak dapat dianggap remeh. Pemerintah jangan pernah menganggap aksi protes sebagai bagian riak demokrasi biasa tanpa pernah menyimpan bara konflik. Peristiwa kerusuhan di Bima, Nusa Tanggara Barat, beberapa waktu lalu (Kamis, 26/1/2012), adalah potret betapa massa punya pilihan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerahnya.

Pemerintah harus belajar dari peristiwa di Bima dan daerah-daerah lain yang mengalami hal serupa. Kerusuhan Bima yang berawal dari aksi ribuan massa yang melakukan demonstrasi meminta agar SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan dicabut, berakhir rusuh. Ribuan massa tidak saja menolak izin tambang itu, bahkan mendadak beringas hingga membakar Kantor Bupati Bima.

Buntut kerusuhan warga tersebut, Bupati Bima pun akhirnya mengeluarkan keputusan penghentian secara tetap izin kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT. Sumber Mineral  Nusantara yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima.

Terlepas dari siapa yang berkepentingan, bisa saja izin tambang yang protes dan ditolak warga Bima karena warga merasa terancam kehidupan dan lingkungannya. Inilah yang seharusnya juga diperhatikan pemerintah.


Pemerintah bisa lebih belajar bahwa kekuatan massa, sekali lagi, tidak dapat dianggap remeh. Negara sebagai ruang dan penjamin hak-hak warga sudah seharusnya meletakan warga negara dalam posisinya yang terlindungi.

Tumpukan kekecewaan warga terhadap pemerintah yang meledak-ledak bisa saja karena ruang dialog tak transparan. Kebuntuan komunikasi dan seringkalinya hak-hak warga dikesampingkan menjadi bumerang tersendiri dari kebijakan dan keputusan pemerintah.

Setidaknya pemerintah bisa lebih belajar dari berbagai kasus amuk massa dan akibat konflik kepentingan yang pernah-pernah terjadi. Kekuatan massa bisa muncul karena adanya ketidakharmonisan antara pemerintah dengan warga. Kebijakan yang tidak popular ditambah gaya hidup pemimpin yang seringkali borjuistik akan sangat membuka ruang renggang antara warga dengan pemerintah.

Bara konflik semacam di Bima bukan tidak mungkin dapat saja menyala di wilayah-wilayah lain di negeri ini, jika pemerintah tak tanggap dan respek dengan aspirasi warga yang selalu dinamis. Untuk skala, memang tak dapat diprediksikan berapa kecil dan besar daya konfliknya. Namun, setidaknya, bara konflik warga versus pemerintah dapat saja meledak jika pemerintah sendiri yang ‘menyalakannya’.

Kerusuhan di Bima yang dalam konteks penolakan izin tambang akan sangat mungkin menjadi cermin bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah potensi tambang.

Di Samarinda, Kalimantan Timur, aktivitas tambang pun menjadi sorotan keras dari sebagian masyarakat, mahasiswa, dan sejumlah kelompok LSM. Gerakan Samarinda Mengguat (GSM) yang belakangan ini terus digerakan adalah bukti adanya protes dan penolakan aktivitas dan izin tambang yang mendekati wilayah-wilayah pemukiman warga di kota itu.

Kendati kuantitas aksi warga dan LSM tak sebesar yang terjadi di Bima, namun pemerintah Kota Samarinda tetap harus mendengar dan menyerap kekecewaan warga selama ini. Kerusuhan di Bima, sekali lagi, adalah pembelajaran berharga bagi semua pemerintah daerah.

Konflik yang berlatar kebijakan dan kegiatan pertambangan harus mendapat perhatian serius pemerintah, baik daerah maupun pusat. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan bijak dalam menyikapi dampak tambang dan perkebunan yang apabila tidak menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dampak lingkungannya. Mari belajar dari Bima! []

*) Tulisan ini pernah dilansir di Koran Harian Tribun Kaltim, Jumat, 10 Februari 2012, Hal. 7

Sumber Ilustrasi: http://www.faktapos.com/assets/newspics/ori/gambar-peristiwa/kerusuhan.jpg